PAN Gugat Hasil Pemilu Kabupaten Samosir ke Mahkamah Konstitusi

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Partai Amanat Nasional resmi mendaftarkan Permohonaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi untuk hasil Pemiu Legeslatif 2019 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. "Kami sudah mendaftarkan permohonan pembatalan surat keputusan KPU RI," kata kuasa hukum PAN, Pardo Sitanggang, SH. kepada Tempo di Tangerang, Ahad, 26 Mei 2019. Gugatan disampaikan karena PAN menilai dugaan indikasi kecurangan dan pengelembungan suara sangat kuat.

DPP PAN menunjuk Pardo Sitanggang, Andi Sahat Maruli Sihombing, Haris Gultom dan Surya Imam Wahyudi cs. sebagai anggota tim penasihat hukum.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Mengakui Kemenangan ...

Pardo Sitanggang mengatakan materi pokok permohonan adalah selain dugaan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di beberapa TPS, juga adanya dugaan kesalahan rekapitulasi mulai dari tingkat PPS- PPK dan Kabupaten Samosir. "DPW PAN Kabupaten Samosir menilai adanya kecurangan partai tertentu, Dan bentuk kecurangan penggelembungan suara."

PAN, kata Pardo, telah ditemukan beberapa kejanggalan dalam pemindahan pencatatan formulir rekapitulasi mulai dari model C Plano, model C-1, Model DA-1 dan model DB-1. DPW PAN telah membuat berita acara pada saat rekapitulasi tingkat PPK hingga Kabupaten dan dihadiri oleh pihak Bawaslu, karena adanya dugaan pelanggaran.

"Bawaslu Kabupaten Samosir tidak merekomendasikan apapun kepada KPU kabupaten mengenai masalah itu.” Seharusnya, kata dia, Bawaslu segera memeriksa segala bentuk pelanggaran dan membuat keputusan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiap TPS yang dianggap bermasalah.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Viva Yoga: PAN Buka Peluang Bersama ...

Dampak dari dugaan penggelembungan suara dan banyak dugaan pelanggran, kata Pardo, terancamnya PAN memperoleh kursi kedelapan DPRD Kabupaten Samosir. "Versi KPU sementara perolehan kursi kedelapan adalah Partai Nasdem."

KPU Kabupaten Samosir mencatat PDIP memperoleh 8050 suara, Nasdem 4891 suara dan PAN 1574 suara. Dari total suara ini, selisih peroleh suara antara PDIP-Nasdem 20 suara, Nasdem-PAN selisih 56 suara dan PAN-PDIP selisih 36 suara.

Berdasarkan perhitungan rekapitulasi model C1 DPRD, model DA1 DPRD dan model DB1 DPRD Partai Amanat Nasional, PDIP memperoleh 7854 suara, Nasdem 4870 suara dan PAN 1637 suara. Jika mengacu pada perhitungam versi PAN ini, selisih suara antara PDIP-Nasdem sebanyak 53 suara, Nasdem-PAN selisih 14 suara dan PAN-PDIP selisih 67 suara.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

16 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.


Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

17 jam lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.


Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

18 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 26 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

19 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

21 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?


MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

21 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

22 jam lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


MK Siapkan 3 Panel untuk Sengketa Pileg, ini Komposisi Hakimnya

22 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Siapkan 3 Panel untuk Sengketa Pileg, ini Komposisi Hakimnya

Hari ini MK mulai menyidangkan sengketa pileg.


Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?

22 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Sebelum terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani merupakan Calon Legislatif dari PPP Dapil Jawa Tengah II pada Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR RI, dan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti.
Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?

Hakim MK Arsul Sani diperbolehkan menangani sengketa pileg terkait dengan PPP. Padahal sebelum jadi hakim MK, Arsul adalah politikus partai tersebut.


Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

22 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.